Makalah Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam

PEMBAHASAN

Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam

Kebijakan fiskal merupakan suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Namun kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Akan tetapi, kebijakan fiskal lebih menekankan terhadap pengaturan pendapatan, pengeluaran  atau belanja pemerintah.

System ekonomi islam kebijakan fiskal lebih di kenal dengan Baitul Mal yaitu pos yang di khususkan untuk semua pemasukan atau pengeluaran harta yang menjadi hak kaum muslim. Setiap harta yang menjadi hak kaum muslim, sementara pemiliknya tidak jelas maka hak tersebut menjadi hak Baitul Mal, dan bahkan pemiliknya jelas sekalipun.  Dalam islam harta tersebut apabila telah diambil maka telah menjadi hak Baitul Mal, baik harta itu dimasukkan ke dalam kasnya maupun tidak. Sebab, Baitul Mal merupakan sebuah pos bukan tempat. Dan dalam segi pemasukan dan pengeluaran dalam sistem islam sangatlah berbeda di bandingkan dengan pemasukan dan pengeluaran dalam sistem kapitalis. Misalkan dalam segi pemasukan dalam islam yang sumbernya dari: fa’I, ghanimah, anfal, kharaj, jizyah dan pemasukan dari umum dengan berbagai macam bentuknya.

Menurut buku hasil karya Dwi Condro Triono yang berjudul Ekonomi Islam Madzhab Hamfara  cetakan pertama disebutkan bahwa islam telah membagi tentang kepemilikan yaitu di bagi atas 3 (tiga) bagian (An-Nabhanib, 1990):

§   Kepemilikan individu

Kepemilikan individu dapat didefinisikan sebagai hokum syariat yang berlaku bagi zat atau manfaat tertentu, yang memungkinkan bagi yang memperolehnya untuk memanfaatkannya secara langsung atau mengambil konpensasi ('iwad) dari barang tersebut. Adapun yang menjadi sebab-sebab kepemilikan individu yaitu: Bekerja (menghidupkan tanah mati, menggali kandungan bumi, berburu, samsarah, mudharabah, musaqat, ijaratul ajir), Kebutuhan harta untuk menyambung hidup, Pemberian harta negara kepada rakyat, Harta yang diperoleh tanpa konpensasi tenaga dan harta.

§   Kepemilikan Umum

Kepemilikan umum adalah ijin Asy-Syari’ kepada suatu komunitas untuk bersama-sama memanfaatkan suatu benda. Benda-benda yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang dinyatakan As-Syari’ di peruntukkan bagi suatu komunitas dan mereka saling membutuhkan. As-Syari’melarang benda tersebut di kuasai oleh seorang saja. Yang termasuk ke dalam kepemilikan umum yaitu ada 3 bagian: Pertama, Barang kebutuhan umum seperti: Sumber daya air. Sumber daya hutan, padang rumput. Sumber daya energi: minyak bumi, gas, batu bara, uranium. Kedua,Barang tambang besar seperti: Tambang emas, Tambang perak, Tambang tembaga, Tambang nikel, Tambang bauksit, Tambang bijih besi, Tambang timah, Tambang kuarsa. Ketiga,sumber daya alam seperti: Jalan, Jembatan, Sungai, Danau, Gunung, Bukit, Laut, Pantai.Kepemilikan Negara Harta milik Negara adalah harta yang tidak termasuk kategori milik umum melainkan milik pribadi, namun barang-barang tersebut terkait dengan hak kaum muslimin secara umum. Pengelolaan sepenuhnya menjadi wewenang kepala Negara (khalifah), yaitu menurut pandangan dan ijtihad khalifah. Yang termasuk dalam kepemilkan ini yaitu: Jizyah, Ghanimah, Fa’i, Kharaj, ‘Usyur, Khumus (seperlima) rikaz.

Dari pemaparan tentang kepemilikan diatas kita dapat mengetahui bahwa 3 (tiga) kepemilikan tersebut yang juga akan menjadi sumber pendapatan dan pengeluaran Negara.  Dalam pandangan sistem ekonomi islam kebijakan fiskal ini lebih di kenal dengan Baitul Mal, yang jauh berbeda dengan pandangan kapitalis. Menurut Abdul Qadim  Zallum dalam bukunya yang berjudul Al-Amw’al f’i Daulah al-Khil’afah (Sistem Keuangan Negara Khilafah) menjelaskan tentang kebijakan fiskal menurut pandangan islam.

Kebijakan fiskal termasuk salah satu kebijakan dalam rangka mengendalikan keseimbangan makro ekonomi.

§   Kebijakan ekonomi terkait fiskal ini berkaitan dengan upaya-upaya untuk mengarahkan kondisi perekonomian negara agar lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

§   Pendapat lain mengenai pengertian kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan pemerintah terkait pengaturan kinerja ekonomi melalui mekanisme penerimaan dan pengeluaran pemerintah (Ibrahim, 2013: 193).

Pengaturan dalam kebijakan fiskal ini menyangkut pengeluaran pemerintah serta perpajakan yang dapat secara langsung mempengaruhi permintaan total sekaligus harga barang, sehingga pada akhirnya dapat menekan terjadinya inflasi.

Secara sederhana, dapat disimpulkan bahwa definisi kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang terkait pengaturan penerimaan dan pengeluaran pemerintah dalam rangka menjaga kegiatan ekonomi sesuai yang diinginkan atau agar kondisi ekonomi menjadi lebih baik. Kebijakan fiskal ini termasuk dalam bagian kebijakan ekonomi makro.

Secara umum, pengambilan keputusan terkait kebijakan fiskal merepresentasikan pilihan-pilihan pemerintah dalam menentukan besarnya jumlah pengeluaran atau belanja dan jumlah pendapatan. Penentuan ini secara eksplisit digunakan untuk mempengaruhi perekonomian negara secara umum.

Dalam tataran praktis, berbagai pilihan tersebut, dimanifestasikan melalui anggaran pemerintah, yang di Indonesia biasa disebut sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Bentuk-bentuk kebijakan fiskal umumnya dibagi atas tiga kategori, yaitu:

§   Kebijakan yang Menyangkut Pembelian Pemerintah atas Barang dan Jasa

Pembelian pemerintah atau belanja negara merupakan unsur di dalam pendapatan nasional yang dilambangkan dengan huruf “G”.Pembelian atas barang dan jasa pemerintah ini mencakup pemerintah daerah, dan pusat.Belanja pemerintah ini meliputi pembangunan untuk jalan raya, jalan tol, bangunan sekolah, gedung pemerintahan, peralatan kemiliteran, dan gaji guru sekolah.

§   Kebijakan yang Menyangkut Perpajakan

Pajak merupakan pendapatan yang paling besar di samping pendapatan yang berasal dari migas.Baik perusahaan maupun rumah tangga mempunyai kewajiban melakukan pembayaran pajak atas beberapa bahkan seluruh kegiatan yang dilakukan.Pajak yang dibayarkan digunakan semata-mata untuk pembangunan negara tersebut.Kebijakan pemerintah atas perpajakan mengalami pembaharuan dari waktu ke waktu, hal ini disebut tax reform (pembaharuan pajak).Tax reform yang dilakukan pemerintah mengikuti adanya perubahan di dalam masyarakat, seperti meningkatnya pendapatan, meningkatnya.

§   Kebijakan yang Menyangkut Pembayaran Transfer

Pembayaran transfer meliputi kompensasi pengangguran, tunjangan keamanan sosial, dan tunjangan pensiun. Jika dilihat pembayaran transfer merupakan bagian belanja pemerintah tetapi sebenarnya pembayaran tansfer tidak masuk dalam komponen “G” di dalam perhitungan pendapatan nasional. Alasannya yaitu karena transfer bukan merupakan pembelian sesuatu barang yang baru diproduksi dan pembayaran tersebut bukan karena jual beli barang dan jasa. Pembayaran transfer mempengaruhi pendapatan rumah tangga, namun tidak mencerminkan produksi perekonomian. Karena PDB dimaksudkan untuk mengukur pendapatan dari produksi barang dan jasa serta pengeluaran atas produksi barang dan jasa, pembayaran transfer tidak dihitung sebagai bagian dari belanja pemerintah.

Kebijakan fiskal zaman  Rasulullah SAW

4 langkah yang dilakukan :

§   Peningkatan pendapatan nasional dan tingkat partisipasi negara

§   Kebijakan pajak

§   anggaran

§   kebijakan fiskal khusus

kebijakan fiskal zaman khulafaur rasyidin

§   Selama   Ash-Shidiq Abu Bakar

Setelah kematian Nabi, Abu Bakar ash-Shidiq bernama Abdullah bin Abu Quhafah at-Tamimi terpilih sebagai khalifah pertama Islam. Abu Bakar terpilih sebagai Kekhalifahan yang miskin, sebagai pedagang dengan penghasilan yang tidak mencukupi untuk keluarga. Dia adalah pemimpin agama dan kepala negara Muslim. Pada masa Abu Bakar studi tentang kekhalifahan ini dilakukan sehingga kekhalifahan berkonsentrasi pada pengelolaan negara, sehingga kebutuhan keluarga khalifah diurus oleh kekayaan baitulmal. Menurut beberapa bukti ia diizinkan mengonsumsi 2,5,5 atau 2,75 dirham setiap hari dengan suplemen makanan dan pakaian. Seiring berjalannya waktu, uang saku tidak mencukupi, sehingga untuk menetapkan 2000 atau 2500 dirham, Selama dua tahun masa pemerintahannya, Abu Bakar ash-Shidiq menghadapi banyak masalah dalam negeri yang berasal dari kelompok murtad, nabi palsu dan oposisi zakat berdasarkan musyawarah dengan teman-teman lain, ia memutuskan untuk melawan kelompok itu, yang disebut perang. Riddhah . Setelah berhasil menyelesaikan urusan dalam negeri, Abu Bakar ash-Shidiq memulai ekspansi wilayah utara untuk menghadapi pasukan Romawi dan Persia yang terus-menerus mengancam posisi umat Islam. Namun, dia meninggal sebelum upaya itu dilakukan.

Dalam upayanya untuk mempromosikan kesejahteraan umat Islam, Abu Bakar ash-Shidiq menerapkan berbagai kebijakan ekonomi seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Langkah-langkahnya meliputi:

§  Perhatikan keakuratan perhitungan zakat.

§  Pengembangan pengembangan Baitulmal dan tanggung jawab Baitulmal.

§  Menerapkan konsep anggaran berimbang di Baitulmal. Di mana semua pendapatan langsung dibagikan tanpa cadangan sehingga pada saat kematiannya hanya 1 dirham yang tersisa di kas negara.

§  Melakukan penegakan hukum terhadap mereka yang tidak ingin membayar pajak dan pajak kepada pemerintah Secara individual, Abu Bakar ash-Shidiq adalah seorang praktisi perjanjian perdagangan.

§  Pada saat Umar bin Khatab

Umar memerintah selama Abu Bakar hanya 10 tahun, tetapi kebijakan ekonomi yang telah berlalu memiliki dampak yang signifikan dan signifikan terhadap kemajuan ekonomi rakyat. Umar telah meletakkan dasar ekonomi yang kuat atas dasar keadilan dan kebersamaan. Selama masa pemerintahan Umar bin Khattab, sumber pendapatan negara meningkat dengan adanya sistem sewa tetap karena kebijakan pemerintah yang mengendalikan faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, dan banyak lagi. Umar berpikir kemampuannya untuk melakukan kegiatan produksi lebih baik daripada mencurahkan waktu untuk sunnah beribadah dan mengandalkan orang untuk memenuhi kebutuhannya.

Kebijakan yang dibuat Umar dalam pemerintahannya adalah:

§  Reorganisasi Baitulmal, dengan baitulmal sebagai lembaga resmi negara yang dikenal sebagai al-diwan (kantor yang ditunjuk untuk membayar tunjangan militer dan pensiun dan tunjangan lainnya), di mana semua karyawannya dibayar sesuai dengan standar pembayaran pada waktu itu. Serta ketersediaan dana pensiun bagi mereka yang bergabung dengan militer.

§  Ini menerapkan sistem peringatan darurat, di mana tidak ada sumber pasokan yang tersedia didistribusikan di seluruh. Ini untuk membiayai tentara dan kebutuhan darurat rakyat.

§  Pemerintah bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan minum, makan, dan pakaian warga negaranya.

§  Diverifikasi ke objek zakat, di mana objek dapat dilakukan sebagai objek zakat baru. Dalam bahasa fiskal saat ini, umumnya dikenal sebagai sumber sumber pendapatan nasional.

§  Pengembangan ushr pertanian (pajak).

§  Perubahan undang-undang kepemilikan tanah, di mana tanah non-produktif dimiliki oleh negara untuk penanaman masyarakat dan masyarakat membayar penghormatan kepada tanah yang dibudidayakan.

Pengelompokan pendapatan nasional Umar dibagi menjadi 4 bagian:

§  Zakat dan ushr, pengeluaran distribusi untuk komunitas lokal, jika ada surplus maka surplus disimpan.

§  Khumz dan shadaqah, produksi untuk orang miskin dan kesejahteraan.

§  Kharaj, fay, jizyah, ushr, sewa tetap yaitu dana pensiun dan dana pinjaman.

§  Penghasilan dari semua sumber yaitu pengeluaran untuk pekerjaan, pengasuhan anak-anak dan dana sosial.

§   Pada zaman Ustman bin Affan

Uthman lahir di Mekah pada 573 M yang bertepatan dengan tahun keenam kelahiran Nabi. Ayahnya, Affan bin Abi ash, adalah keturunan orang-orang Aborigin pada waktu itu. Dan jika silsilahnya ditelusuri melalui nabi maka dia akan bertemu kakek keenamnya, Abdi manaf bin QUshay. Uthman adalah pedagang yang sukses dengan kekayaan yang berlimpah. Meskipun demikian, ia dikenal sebagai orang yang rendah hati, pemalu, dan dermawan. Sehingga   beliau sangat dihormati oleh masyarakat di sekelilingnya, masuknya Utsman kedalam islam berasal dari sebuah suara dalam mimpinya dibawah rindang pohon antara Maan dan Azzarqa yang menyarankan agar ia segera kembali ke Makkah karena orang yang bernama Muhammad telah muncul membawa ajaran baru yang kelak akan merubah dunia sebagai utusan Tuhan.

§   Pada saat Ali bin Abi Thalib

Setelah ditunjuk sebagai khalifah keempat oleh semua umat Islam, Ali bin Abi Thalib mampu mengambil tindakan seperti mendeportasi pejabat yang korup, membuka kembali tanah pertanian yang telah diberikan kepada rakyat Utsman, dan mendistribusikan pajak pendapatan tahunan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Umar bin Khattab.

Khalifah Ali memiliki konsep administrasi dan administrasi publik yang jelas dan masalah yang terkait dengannya. Konsep ini dijelaskan dalam suratnya yang terkenal yang ditujukan kepada almarhum Ashter bin Harith, di mana surat itu mengeksplorasi tugas dan tanggung jawab pihak berwenang untuk memprioritaskan dispensasi administrasi peradilan kepada pejabat tinggi dan staf, menguraikan pandangan staf administrasi dan wakil bendahara.

Surat ini menjelaskan bagaimana berurusan dengan warga sipil, pengadilan dan angkatan bersenjata. Ali menekankan perlunya lebih memperhatikan kesejahteraan tentara dan keluarga mereka dan berharap untuk berhubungan langsung dengan masyarakat melalui pertemuan terbuka, terutama dengan orang miskin, yang tertindas dan yang cacat. Selain itu, ada instruksi untuk memerangi korupsi dan penindasan, mengendalikan pasar dan memberantas penyelundup, penimbun dan pasar gelap. Singkatnya surat itu menggambarkan sebuah kebijakan yang konsepnya telah direplikasi secara luas dalam administrasi publik, dan bahkan kebijakan itu ditiru oleh seorang gubernur yang berperang melawan Islam dan di tempat di mana Muhammad bin Abu Bakar terbunuh di medan perang dengan para pendahulunya dan khalifah yang hilang.  masjid dan area lainnya dan sisanya hanya dokumen sejarah.

Pemerintahan Umar bin Abi Thalib yang hanya berlangsung 5 tahun sering diwarnai oleh ketidakstabilan politik. Kebijakan ekonomi Ali bin Abi Talib meliputi:

§  Menetapkan prinsip kesetaraan dalam distribusi kekayaan bangsa kepada rakyat.

§  Tetapkan pajak pada pemilik taman dan biarkan pengumpulan zakat untuk sayuran segar.

§  Pembayaran upah karyawan dengan sistem mingguan.

§  Melakukan kontrol pasar dan pemberantasan pedagang curang, pandai besi dan pasar gelap.

§  Undang-undang kompensasi pekerja berlaku jika mereka merusak benda kerja mereka.

Baitul Mal

Baitul mal berasal dari dua kata bahasa Arab, yakni baytdan al-mal. Bayt berarti “rumah,” sedangkan al-malberarti “harta’’. Dengan demikian, secara bahasa baitul mal berarti “rumah harta”.

Menurut Ahmad Ifham Sholihin dalam Buku Pintar Ekonomi Syariah (2010), secara istilah baitul mal berarti suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Pengertian itu didasarkan pada uraian Abdul Qadim Zallum (1983) dalam Al- Amwal fi Dawlah al-Khilafah.

Selain itu, Ifham Sholihin juga memberikan dua pengertian lain. Pertama, ia mengartikannya seba gai lembaga negara yang mengelola penerimaan dan pengeluaran negara yang bersumber dari zakat, kharaj(cukai atas tanah pertanian), jizyah(pajak yang dibebankan pada penduduk non-Muslim yang tinggal di negara Islam), ghanimah (rampasan perang), kaffarat(denda), wakaf, dan lain-lain yang ditasyarufkan untuk kepentingan umat. Kedua, baitul mal diartikan sebagai rumah harta, yang pada zaman Rasulullah SAW berfungsi sebagai perbendaharaan negara.

Dulu, baitul mal adalah departemen yang berurusan dengan pendapatan dan segala hal keekonomian negara. Pada masa Nabi Muhammad SAW, tidak ada baitul mal atau harta publik yang bersifat permanen, karena semua pendapatan yang diperoleh negara didistribusikan secara langsung. Tidak ada penggajian, tidak ada pengeluaran negara, dan baitul mal dalam tataran publik belum dirasa perlu.

Pun pada masa kekhalifahan Abu Bakar, pelembagaan baitul mal masih belum dirasa perlu. Sang khalifah menjadikan rumahnya sendiri untuk menyimpan uang atau harta kas negara, yang disimpannya dalam karung atau kantong. Namun, karena pendistribusian harta dilakukan secara langsung seperti pada masa Rasulullah, karung tersebut lebih sering kosong.

Konsep Baitul Mal

Dari situlah konsep awal baitul mal terbangun, yang menitik beratkan prinsip kesetaraan dan keadilan, serta kemaslahatan umat. Baitul mal baru berwujud fisik (tempat) pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab.

Pada masa kini, dikenal istilah baitul mal wat tamwil yang dising kat BMT. Ifham Sholihin mendefinisikannya sebagai lembaga keuang an no n pemerintah yang berfungsi menerima dan menyalurkan dana umat. Dari situ muncul satu perbedaan mendasar mengenai konsep penerapan baitul mal, yakni keterlibatan negara dalam pengelolaannya. Pada masa khilafah, baitul mal merupakan sebuah lembaga pemerintah yang mengelola keuangan negara.
Sementara pada zaman modern, ia merupakan lembaga swasta yang tidak saja berfungsi sebagai penerima dan penyalur harta (mal) bagi yang berhak, tetapi juga mengupayakan pengembangan dari harta itu sendiri (tamwil), yang dilandasi prinsip-prinsip ekonomi Islam.