PERAN PENTING CIPTAAN TUHAN

Sejarah dan Perkembangan Zakat

Syariat zakat pra-Rasulullah

Pada dasarnya semua agama, bahkan agama-agama ciptaan manusia yang tidak mengenal hubungan dengan kitab suci yang berasal dari langit (samawi), tidak kurang perhatiannya pada segi sosial yang tanpa segi ini persaudaraan dan kehidupan yang sentosa tidak mungkin terwujud. Demikianlah di lembah Eufrat – Tigris 4000 tahun sebelum masehi, kita menemukan Hammurabi, seorang yang buat pertama kalinya menyusun peraturan-peraturan tertulis yang masih dapat dibaca sekarang, berkata, bahwa Tuhan mengirimkannya ke dunia ini untuk mencegah orang-orang kaya bertindak sewenang-wenang terhadap orang yang lemah, membimbing manusia, serta menciptakan kemakmuran buat umat manusia. Dan beribu-ribu tahun sebelum masehi orang-orang Mesir kuno selalu merasa menyandang tugas agama sehingga mengatakan, “orang lapar kuberi roti, orang yang tidak berpakaian kuberi pakaian, kubimbing kedua tangan orang-orang yang tidak mampu berjalan ke seberang, dan aku adalah ayah bagi anak-anak yatim, suami bagi janda-janda dan tempat menyelamatkan diri bagi orang-orang yang ditimpa hujan badai.

Agama-agama langitlah (samawi) sesungguhnya yang lebih kuat dan lebih dalam dampak seruannya daripada buah pikiran filsafat, agama ciptaan, dan ajaran apapun dalam melindungi orang-orang miskin dan lemah. Dimana seruan Nabi-nabi ini berisi sendi-sendi kemanusiaan yang dalam syariat Islam dinamakan Zakat. Sehingga terlihat bahwa setiap agama samawi telah memperhatikan aspek kemanusiaan dalam risalah yang dibawanya. Zakat bukan hanya dibawa oleh syari’at Nabi Muhammad SAW. Namun telah lama diturunkan dan dikenal dalam risalah-risalah agama samawiyah sejak dahulu kala sebelum risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, antara lain disampaikan dengan jalan wasiat. Allah mewasiatkan kepada Rasul-Rasul-Nya, lalu mereka menyampaikan kepada umat mereka yang memerintahkan umatnya untuk membayarkan zakat sebagai suatu kesatuan dengan pelaksanaan ibadah sholat. Al-Qur’an, misalnya, mencatat wasiat Allah melalui pembicaraan lisan Isa Al-Masih sebagaimana tertuang dalam surat Maryam, ayat 30-31 yaitu:
”Isa berkata, Sesunggunya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Al-Kitab (injil) dan Dia menjadikan aku seorang Nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada Dan dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup.”(Q.S.Maryam-19 :30-31).
Berdasarkan ayat di atas, memperlihatkan bahwa zakat tersebut telah disyariatkan pula kepada kaum Nabi Isa AS. Dimana salah satu syariat yang dibawa oleh beliau adalah syariat untuk menegakkan shalat dan membayar zakat. Hal ini sekaligus membantah argumentasi bahwa syariat zakat hanya diwajibkan kepada kaum Nabi Muhammad Saw semata. Tidak hanya kepada Isa AS, Zakat juga disyari’atkan kepada Nabi-Nabi yang lebih dahulu, mulai Nabi Ibrahim AS, Ismail AS, Ishaq AS, Ya’qub AS, hingga Musa As. Pensyari’atan zakat berada dalam satu rangkaian dengan ibadah fardhu yang lain, seperti shalat dan puasa. Rangkaian ibadah shalat dengan zakat ternyata bukan hanya pada masa Nabi Muhammad saja, tetapi juga telah menjadi rangkaian syariat pada masa-masa Nabi terdahulu.
Itu karena, syari’at Allah yang diturunkan kepada para Rasul-Nya tidak hanya mengatur hubungan ke ’atas’ (Hablun Min-Allah) tetapi juga menuntut hubungan ke ’sekitar’ (Hablun Minannas). Allah tidak hanya mensyari’atkan zakat sebagai media untuk berkomunikasi dengan-Nya, tetapi juga mensyari’atkan zakat sebagai mekanisme untuk memelihara keadilan dan kedamaian sosial. Sehingga seseorang yang mengerjakan kedua ibadah tersebut akan mempunyai suatu kesalehan tidak hanya yang bersifat individu semata namun pula akan timbul suatu kesalehan sosial. Ia tidak hanya berguna bagi dirinya sendiri, namun bermanfaat pula bagi orang lain dan lingkungan sekitar.
Petunjuk bahwa zakat telah disyari’atkan pula kepada Nabi Ibrahim AS, beserta anak cucunya ada dalam surat AL-Anbiya ayat 72-73 :

“Dan kami telah memberikan kepadanya (Ibrahim) Ishaq dan Ya’qub sebagai suatu anugrah (dari pada kami). Dan masing-masingnya kami jadikan orang-orang yang shaleh. Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin, yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan telah kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan hanya kepada kami mereka selalu menyembah”(Q.S Al-Anbiya : 72-73).
Ayat di atas menggambarkan bahwa Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq dan Nabi Ya’qub telah diangkat oleh Allah SWT sebagai pemimpin yang memberikan petunjuk kepada umatnya berdasarkan tuntunan yang diajarkan oleh Allah. Dimana salah satu ajaran syariat yang dibawa oleh mereka adalah perintah untuk berbuat kebajikan, perintah untuk mengerjakan shalat, dan perintah untuk membayar zakat sebagai wujud kecintaan dan kepatuhan seorang hamba kepada penciptanya. Serta sebagai bukti pengorbanan kepada Allah SWT yang mengalahkan kecintaan umat terhadap harta benda yang dimilikinya. Aspek kemanusiaan turut pula disertakan dalam risalah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan keturunannya dan bersama-sama disyariatkan dengan perbuatan kebajikan dan perintah shalat.
Syari’at zakat untuk Nabi Ismail AS telah dijelaskan di dalam surat Maryam, ayat 54-55, yaitu:

“Dan ceritakanlah (hai Muhammad pada mereka) Isa, Ismail (yang tersebut) di dalam Al-Qur’an. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan ia adalah seorang Rasul dan Nabi. Dan ia menyuruh ahlinya untuk bersembahyang dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhai di sisi Tuhannya”. (Q.S. Maryam : 54-55) Syari’at zakat untuk Bani Israil diwahyukan Allah SWT Iewat Nabi Musa AS, dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 12 yang berbunyi :
“Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israil, dan telah kami angkat di antara mereka 12 orang pemimpin dan Allah berfirman: ”Sesungguhnya Aku bersama kamu, sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat dan beriman kepada Rasul-Rasul-Ku, dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada mereka Allah pinjaman yang baik, sesungguhnya Aku akan menutupi dosa-dosamu. Dan sesungguhnya kamu akan Ku masukkan ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Maka barang siapa yang kafir diantara kamu sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus”.(Q.S. Al-Maidah : 12)
Qur’an berbicara melalui mulut Nabi Isa yang masih di dalam ayunan:
“Dan Tuhan memerintahkan kepadaku agar mendirikan shalat dan membayar zakat, selama aku hidup” ( Q.S. Maryam : 31)  Sedangkan keadaan Ahli Kitab secara umum yang memperoleh syari’at zakat, Allah jelaskan dalam surat Al-Bayyinah ayat 4-5, yaitu :

Dan tidak berpecah belah orang-orang yang didatangkan Al-Kitab (kepada mereka) melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat dan demikian itu adalah agama yang lurus.” (QS Al Bayyinah: 4 -5 ) Kemudian apabila kita memeriksa Taurat dan Injil (Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru), akan kita temui banyak pesan dan nasehat khusus tentang cinta kasih dan perhatian pada kaum fakir miskin, janda-janda, anak-anak yatim dan orang-orang lemah.
Namun terdapat beberapa catatan terhadap perhatian syariat zakat kepada kaum terdahulu, yaitu:
1. Perhatian itu tidak lebih daripada sekedar anjuran supaya manusia berbuat baik dan kasih kepada orang-orang miskin, sekedar pernyataan tidak senang kepada sikap individualis dan kekikiran, dan sekedar seruan konkrit bagi tumbuhnya sikap persaudaraan secara spontan.

2. Perhatian itu belum sampai ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu instruksi wajib dimana orang yang tidak melaksanakannya dipandang tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban agama yang harus dihukum berat baik di dunia maupun di akhirat

3. Realisasi perbuatan baik terserah kepada kemurahan hati pribadi-pribadi saja, sedangkan negara tidak berwenang mengumpulkan dan mendistribusikannya.

4. Kekayaan apa yang harus didermakan itu tidak jelas, begitu juga persyaratan dan besarnya. Hal itu mengakibatkan negara tidak mungkin mengambil inisiatif-inisiatif untuk memungut derma-derma itu, karena bagaimana mungkin hal itu dilaksanakan bila apa dan berapa yang harus diberikan tidak jelas.
5. Tujuan perhatian terhadap orang-orang miskin itu bukanlah penanggulangan masalah kemiskinan, memberantas dari akarnya, dan memperbaiki nasib orang-orang yang tak punya itu menjadi punya, tetapi tujuannya tidak lain daripada untuk mengurangi dan meringankan penderitaan mereka.
Jelaskan, bahwa zakat telah lama disyari’atkan sebelum Rasulullah Muhammad SAW diutus untuk menyampaikan agama Islam. Hanya saja, penjelasan Al-Qur’an bersifat global, Al-Qur’an tidak merinci mekanisme pengeluaran, pemungutan, dan pemerataan zakat pada Nabi-Nabi terdahulu.
Dengan demikian kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa nasib orang-orang miskin dan lemah itu tergantung kepada belas kasih orang-orang kaya. Bila orang-orang kaya itu tergerak untuk berbuat baik, karena cinta kepada Allah, takut kepada hari kiamat, maupun karena ingin dipuji dan rasa keprimanusiaan, maka mereka akan memberikan sesuatu sekalipun sedikit sekali kepada orang-orang lemah dan miskin itu, lalu pantaslah sudah disebut sebagai orang yang baik. Tetapi bila mereka mabuk akan harta dan materi, sengsaralah orang-orang miskin itu dan menjadi mangsa cengkraman kemelaratan, sedangkan orang-orang yang akan membela dan memperjuangkan hak-hak mereka tidak ada, oleh karena mereka tidak memiliki hak-hak yang jelas. Demikianlah bahaya kebajikan yang diserahkan kepada kemurahan hati mereka saja.

Masa Rasulullah

Sebagaimana disyari’atkan kepada Rasul-Rasul terdahulu, zakat juga disyaria’atkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Pensyari’atan zakat telah terjadi sejak Nabi berada di Makkah, bersamaan dengan perintah mendirikan shalat. Di dalam Al-Qur’an terdapat tidak kurang dari 82 ayat yang berisi perintah menunaikan zakat bersamaan dengan perintah mendirikan shalat, baik perintah tersebut ada yang menggunakan lafal shadaqah maupun zakat. Dari sekian ayat itu diantaranya adalah ayat-ayat makiyyah. Perhatian Islam yang besar terhadap penanggulangan problem kemiskinan dan orang-orang miskin dapat dilihat dari kenyataan bahwa Islam semenjak fajarnya baru menyingsing di Kota Mekkah –saat umat Islam masih beberapa orang dan hidup tertekan- sudah mempunyai kitab suci yang memberikan perhatian penuh dan terus menerus pada masalah sosial penanggulangan kemiskinan tersebut. Ayat – ayat tentang zakat yang diturunkan pada periode Mekkah tidak secara tegas menyatakan kewajiban zakat, umumnya lebih bersifat informatif. Misalnya bercerita tentang hak-hak fakir miskin atau ketentraman dan kebahagiaan orang-orang yang menunaikan zakat. Ayat-ayat yang diturukan pada periode Mekah hanya bersifat anjuran mengenai bershadaqah, lafal yang digunakan pun lebih banyak menggunakan lafal shadaqah daripada zakat. Beberapa ayat bahkan disandingkan dengan himbauan untuk tidak mengambil riba, meskipun larangan tersebut masih belum bersifat larangan. Bahwasanya pada periode Mekkah syariat zakat belum menjadi syari’at yang bersifat wajib dan masih bersifat himbauan dan anjuran, karena ayat-ayat Mekkah tidak memakai sighat amar. Hal itu misalnya bisa diperhatikan dalam ayat makkiyah tentang zakat berikut ini :

“Dan sesuatu riba yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”(Q.S Ar-Rum : 39) Hal ini ditambahkan pada surat Lukman ayat 2-4 bahwasanya orang yang mendirikan salat dan menunaikan zakat adalah orang-orang yang berbuat kebaikan.

Inilah ayat-ayat Al-Qur’an yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, (yaitu) orang-orang yang mendirikan salat dan menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat.” (Q.S Luqman 2-4)

Keseluruhan ayat-ayat Makiyyah di atas bersifat informatif, belum menetapkan zakat sebagai kewajiban seorang muslim, baik zakat harta maupun zakat fitrah. Zakat hanya dipandang sebagai perilaku orang-orang yang terpuji, ciri orang yang beriman, bertaqwa dan saleh. Ayat-ayat zakat yang turun pada periode Mekkah baru bersifat umum belum ada ketentuan detail hukum dan jenis harta yang wajib dizakati serta batasan nishab dan kadar zakat yang harus dikeluarkan. Semua itu diserahkan kepada rasa iman, kemurahan hati dan rasa tanggung jawab seseorang atas orang lain. Ayat-ayat yang turun di Mekkah tidak hanya hanya menghimbau agar orang-orang miskin diperhatikan dan diberi makan, dan mengancam bila mereka dibiarkan terlunta-lunta, tetapi lebih dari itu membebani setiap orang mukmin mendorong pula orang lain memberi makan dan memperhatikan orang-orang miskin tersebut dan menjatuhkan hukuman kafir kepada orang-orang yang tidak mengerjakan kewajiban itu serta pantas menerima hukuman Allah di akhirat.

Dalam sejarah perundang-undangan Islam, zakat baru diwajibkan di Madinah, tetapi mengapa Qur’an membicarakan hal itu dalam ayat-ayat yang begitu banyak dalam surat-surat yang turun di Mekkah. Hal ini dikarenakan adalah bahwa zakat yang termaktub di dalam surat-surat yang turun di Mekkah itu tidaklah sama dengan zakat yang diwajibkan di Madinah, dimana nisab dan besarnya sudah ditentukan, orang-orang yang mengumpulkan dan membagikannya sudah diatur dan negara bertanggung jawab mengelolanya. Sementara di Mekkah adalah zakat yang tidak ditentukan batas dan besarnya, tetapi diserahkan saja kepada rasa iman, kemurahan hati, dan perasaan tanggung jawab seseorang atas orang lain sesama orang-orang yang beriman.

Sifat Syari’at zakat pada periode Mekkah yang demikian karena secara sosiologis umat Islam masih merupakan kelompok minoritas yang sering tertindas dan ditindas oleh mayoritas kafir Quraisy. Kaum muslimin di Mekkah baru merupakan pribadi-pribadi yang dihalang-halangi menjalankan agama mereka. Mereka tidak memiliki kekayaan dan harta benda yang berlimpah, kecuali kekuatan Iman dan Islam yang merekat pada jiwa mereka. Karena kebanyakan dari mereka lebih memilih meninggalkan harta bendanya daripada harus meninggalkan iman Islam mereka.

Sementara pada periode Madinah, secara politis kaum muslimin telah menjadi sebuah kekuataan masyarakat yang mandiri. Mereka mendirikan negara sendiri, menerapkan hukum dan memiliki wilayah kekuasaan sendiri, mereka terdiri atas penguasa, pemilik tanah, pedagang dan sebagainya. Mereka sudah merupakan jamaah yang memiliki daerah, eksistensi, dan pemerintahan sendiri. Oleh karena itu beban tanggung jawab mereka mengambil bentuk baru sesuai dengan perkembangan tersebut, yaitu bentuk hukum-hukum yang mengikat bukan hanya pesan-pesan yang bersifat anjuran. Hal itu mengakibatkan penerapannya memerlukan kekuasaan di samping didasarkan atas perasaan iman tersebut, kecenderungan itu terlihat pula pada penerapan zakat. Dalam kondisi demikian, umat Islam memerlukan perantara untuk mengikat dan memperkuat kesatuan politik yang telah terbentuk itu. Ayat-ayat Madaniyah tentang zakat yang mulai terlihat unsur kewajibannya, merupakan bagian dari mekanisme untuk merekatkan kesatuan politik itu. Zakat pada periode Madinah telah menjadi suatu instrumen fiskal utama yang cukup menentukan. Ayat-ayat yang turun di Madinah menegaskan zakat itu wajib dalam bentuk perintah yang tegas dan instruksi pelaksanaan yang jelas.

Dari sisi lain, zakat merupakan aset pendapatan negara yang sangat berarti bagi kelangsungan pemerintahan. Dari zakat dapat terkumpul dana besar yang bisa diberdayagunakan untuk kepentingan negara, serta sebagai sumber dana dalam proses pembangunan negara berdasarkan syariat Islam pada masa tersebut. Dalam konteks itu, maka zakat telah menjadi tulang punggung dalam perekonomian negara, dan telah menjadi instrumen fiskal utama pada masa tersebut.

Pada tahun kedua Hijriyah turunlah ayat dengan aturan yang lebih khusus, yakni penetapan kelompok siapa saja yang berhak untuk menerima zakat (mustahiq az-zakat). Saat itu, mustahik zakat hanya terbatas pada dua kalangan, yaitu fakir dan miskin. Karena pada masa itu zakat telah diarahkan sebagai suatu instrumen fiskal yang berfungsi sebagai suatu instrumen pemerataan atas ketimpangan dan ketidakmerataan distribusi pendapatan yang terjadi di masyarakat. Hal itu diistinbathkan dari surat Al-Baqarah ayat 271, yaitu:

“Jika kamu menampakkan pemberian sedekahmu, maka itulah pekerjaan yang sebaik-baiknya. Dan jika kamu menyembunyikan pemberian itu, dan kamu serahkan kepada orang-orang fakir, maka itulah yang lebih baik bagimu (QS Al-Baqarah: 271)”

Ketentuan di atas berlangsung hingga tahun kesembilan Hijriyah. Karena pada tahun kesembilan Hijriyah Allah menurunkan surat At-Taubah ayat 60 yang menetapkan ketentuan baru bahwa yang menjadi kelompok yang berhak untuk menerima zakat tidak hanya terbatas pada fakir dan miskin, tetapi bertambah menjadi enam kelompok lagi.

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang yang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana.(QS At-Taubah: 60)”

Dalam praktiknya, Nabi membagi rata hasil zakat yang terkumpul kepada delapan kelompok tersebut. Nabi membagi sesuai kebutuhan yang diperlukan oleh masing-masing kelompok tersebut. Maka konsekuensinya, ada salah satu kelompok yang tidak memperoleh zakat karena persediaan zakat dialokasikan kepada kelompok lain yang lebih membutuhkan. Pertimbangan yang dilakukan Nabi adalah berdasarkan azas manfaat dan prioritas, kelompok-kelompok mana saja yang harus menjadi prioritas utama untuk dibagikan zakat dan mana yang menjadi prioritas terakhir. Skala prioritas ini dapat berubah dari waktu ke waktu.

Al-Qur’an adalah konstitusi dan sumber perundang-undangan Islam yang utama, oleh sebab itu Al-Qur’an hanya mengandung asas-asas dan prinsip-prinsip umum tentang suatu masalah, tidak menegaskan secara mendetail dan terperinci, terkecuali terdapat hal-hal yang dikuatirkan akan menimbulkan keragu-raguan dan kekacauan. Dalam hal ini sunnah merupakan interpretasi lisan dan pelaksanaan konkrit apa yang dinyatakan Al-Qur’an: menjelaskan yang belum jelas, mempertegas yang belum tegas, memberi batasan yang masih samar, dan memperkhusus apa yang masih terlalu umum. Dalam hal zakat, sunnah datang memperkuat ketentuan bahwa zakat itu wajib dan itu sudah ditegaskannya semenjak periode Mekkah.

Untuk mempermudah mekanisme pemungutan dan penyaluran zakat, Nabi mengangkat petugas khusus yang dikenal sebagai ‘amil. Amil yang diangkat Rasul ada dua macam, pertama, amil yang berdomisili di dalam kota madinah, statusnya bersifat free-lance, tidak memperoleh gaji tetap hanya kadang-kadang memperoleh honorarium sebagai balas jasa atas kerjanya dalam pendayagunaan zakat. Diantara sahabat nabi yang pernah berstatus demikian adalah Umar bin Khathab. Kedua, Amil yang tinggal di luar kota Madinah, status mereka adalah sebagai wali pemerintah pusat (pemerintah daerah) yang merangkap menjadi amil. Diantara sahabat yang pernah menduduki jabatan ini adalah Muadz bin jabal. Sebagai amil, mereka diperbolehkan mengambil bagian dari zakat dan diperkenankan untuk langsung mendistribusikannya kepada yang membutuhkan di daerah tersebut. Jadi konsep pendistribusian pada masa Nabi adalah langsung menghabiskan seluruh dana zakat yang diterima dan sudah mengenal konsep desentralisasi distribusi zakat. Karena nabi memandang bahwa setiap daerah tentu memiliki kebutuhan dan orang-orang yang akan dibantu sendiri.

Setelah jelas bahwa zakat itu wajib dan bagaimana kedudukannya dalam Islam, berdasarkan apa yang dikatakan oleh Al-Qur’an, sunnah dan ijma’, maka kita dapat memberikan catatan penting dan ringkas tentang zakat tersebut, yang jelas berbeda sekali dari kebajikan dan perbuatan baik kepada orang-orang miskin dan lemah yang diserukan oleh agama-agama lain:
1. Zakat dalam Islam bukanlah hanya sekedar suatu kebajikan dan perbuatan baik, tetapi adalah salah satu fundamen (rukun) Islam yang utama. Orang yang tidak mau membayar zakat dinilai fasik dan orang yang mengingkari dipandang sebagai kafir. Zakat itu bukan pula kebajikan secara ikhlas atau sedekah tak mengikat, tetapi adalah kewajiban yang dipandang dari segi moral dan agama sangat mutlak dilaksanakan.

2. Zakat menurut pandangan Islam adalah hak fakir miskin dalam kekayaan orang-orang kaya. Hak itu ditetapkan oleh pemilik kekayaan itu sebenarnya, yaitu Allah SWT. Ia mewajibkannya kepada hamba-hamba-Nya yang diberi-Nya kepercayaan dan dipercayakan-Nya itu. Oleh karena itu tidak ada satu bentuk kebajikan atau belas kasihan pun dalam zakat yang dikeluarkan orang-orang kaya kepada orang-orang miskin.

3. Zakat merupakan kewajiban yang sudah ditentukan, yang oleh agama sudah ditetapkan nisab, besaran, batas-batas, syarat-syarat, waktu dan cara pembayarannya.
4. Kewajiban ini tidak diserahkan saja kepada kesediaan manusia, tetapi harus dipikul tanggung jawab memungut dan mendistribusikannya oleh pemerintah. Hal itu dilaksanakan melalui para amil, dan zakat itu sendiri merupakan pajak yang harus dipungut, tidak diserahkan kepada kemauan baik seseorang saja.

5. Negara berwenang memberi sanksi kepada siapa saja yang tidak bersedia membayar kewajiban itu, namun hal ini baru dapat dilaksanakan pada negara Islam dan belum dapat diaplikasikan di Indonesia. Maksimal hukuman yang diberikan adalah penyitaan separuh harta kekayaannya.
6. Golongan bersenjata yang membangkang membayar zakat seyogyanya harus dibunuh dan dinyatakan perang kepadanya oleh kaum muslimin, sampai mereka bersedia membayar hak Allah dan fakir miskin yang terdapat di dalam kekayaan mereka.

7. Seorang muslim dituntut untuk melaksanakan kewajiban besar dan fundamen Islam yang sangat penting itu. Bila negara lalai menjalankannya atau masyarakat segan melakukannya, maka seorang individu tetap wajib melaksanakannya sebagai saran peribadatan dan mendekatkan diri kepada Allah. Seandainya pemerintah tidak mewajibkan, maka sebagai manusia beriman wajib melaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Al –Qur’an, sunnah dan ijma’.
8. Kekayaan zakat tidak boleh diserahkan saja penggunaannya kepada para pihak yang berwenang, para pemuka agama, seperti dalam agama Yahudi, tetapi harus dikeluarkan sesuai dengan sasaran-sasaran pengeluaran dan orang-orang yang berhak di dalam Al-Qur’an.
9. Zakat bukanlah sekedar bantuan makanan sewaktu-waktu untuk sedikit meringankan penderitaan hidup orang-orang miskin dan selanjutnya tidak diperdulikan lagi nasib mereka. Tetapi zakat bertujuan menanggulangi kemiskinan, menginginkan agar orang-orang miskin mampu menjadi orang yang mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain.
10. Zakat berdasarkan sasaran-sasaran pengeluaran yang ditegaskan Al-Qur’an dan dijelaskan oleh sunnah, terbukti mampu mencapai tujuan-tujuan spiritual, moral, sosial, dan politik. Dan oleh karena itu zakat dikeluarkan buat orang-orang muallaf, budak, orang yang berhutang, dan buat perjuangan di jalan Allah, dan dengan demikian lebih luas dan lebih jauh jangkauannya daripada zakat dalam agama-agama lain.

Berdasarkan ciri-ciri khas tadi, dapatlah terlihat bahwa zakat dalam Islam merupakan sistem baru tersendiri yang tidak sama dengan anjuran-anjuran dalam agama-agama lain supaya manusia suka berkorban, tidak kikir dan menumbuhkan sifat empati kepada sesama. Di samping itu zakat berbeda dari pajak dan upeti yang dikenakan para raja, yang justru dipungut dari orang-orang miskin untuk diberikan kepada orang-orang kaya.

zakat zaman khulafaur rasyidin

Zakat zaman Abu Bakar

Saat menjadi khalifah, Abu Bakar As-Shiddiq menjalankan roda pemerintahan sebagaimana tuntunan Alquran dan sunah Rasulullah SAW. Karena itu, ketika terjadi gejolak, Abu Bakar tak segan-segan menindak pelakunya.
Salah satu persoalan besar yang dihadapinya ketika itu adalah orang-orang yang keluar dari Islam (riddah, murtad) dan orang-orang yang enggan menunaikan zakat. Atas kedua kelompok ini, Abu Bakar pun memerangi mereka.

Sebagaimana banyak diceritakan dalam sirah nabawiyah, seperti juga disebutkan dalam Hayatu Muhammad serta Abu Bakar as-Shiddiq karya Muhammad Husein Haykal, diterangkan bahwa ketika Rasul SAW wafat, banyak orang yang enggan mengeluarkan zakat. Menurut alasan mereka, zakat hanya diwajibkan saat Rasul SAW masih hidup.

Zakat zaman Umar bin Khattab

Umar bin Khattab dikenal sebagai pemimpin yang tegas. Ia mewarisi negara yang jauh lebih aman dan kuat dibandingkan masa Abu Bakar. Karena itu, pada masa Umar, banyak sekali dilakukan inovasi dalam hukum Islam. Termasuk, sistem pengelolaan zakat.

Khalifah Umar bin Khattab mendirikan lembaga baitul mal, suatu lembaga yang mengurusi harta yang dikumpulkan dari orang-orang mampu dan sebagian dari harta rampasan perang (ghanimah). Harta yang dikumpulkan saat itu adalah hasil pertanian, zakat mal, hewan ternak, dan lainnya.

Bahkan, di zaman ini pula, Umar bin Khattab tidak mau lagi memberikan harta zakat kepada salah satu dari delapan golongan (ashnaf), yakni mualaf (orang yang baru masuk Islam). Dalam surah At-Taubah  ayat 60, disebutkan bahwa orang yang berhak menerima zakat itu adalah fakir, miskin, ibnu sabil, orang yang berjuang di jalan Allah, orang yang berutang, amil, mualaf, dan orang yang memerdekakan budak.

Umar tidak memberikan zakat kepada mualaf karena ia menilai orang yang masuk Islam saat itu sebagian besar adalah orang yang kaya dan mampu. Di antara mereka itu adalah Suhail bin Amr, Aqra’ bin Habis, dan Muawiyyah bin Abi Sufyan.

Zakat zaman Usman dan Ali

Pada masa pemerintahan Usman bin Affan, dikeluarkan sebuah kebijakan yang pada intinya membolehkan pembayaran zakat harta melalui nilai uang. Artinya, total harta yang dimiliki disetarakan dengan uang, lalu diambil 2,5 persennya. Praktik serupa juga berlaku pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib.

Bila pada zaman Nabi dan Khulafaurrasyidin, secara konsisten pengelolaan zakat dalam wujud kelembagaan berada di bawah tanggung jawab pemerintahan, maka pada masa pasca Khulafaurrasyidin, tanggung jawab pengelolaan itu sedikit terlepas dari otoritas pemerintah. Karena rasa tanggung jawab terhadap rakyat yang semakin kurang pada masa kekhalifahan setelah khulafaur rasyidin. Akibat kepercayaan rakyat yang besar terhadap kepemimpinan Nabi dan Khalifah-Khalifahnya, ketaatan rakyat untuk menyerahkan pengelolaan zakat kepada negara tampak begitu besar. Kepercayaan rakyat yang demikian itu, tidak lagi dirasakan oleh penguasa-penguasa pasca Khulafaurrasyidin. Ini akibat kelalaian-kelalaian mendasar yang mereka lakukan secara sengaja dan terbuka.
Bila pemerintahan Nabi dan Khulafaurrasyidin berwatak demokratis dan secara konsisten mengabdi kepada kepentingan rakyat terutama yang berada pada lapisan bawah, maka kepemimpinan pada masa sesudahnya, merupakan pemerintahan yang dibangun atas dasar kekuatan dan dipertahankan dengan sistem pewarisan yang dikembangkan. Pemerintah model pertama, meskipun sederhana, jelas adalah pemerintahan (yang berorientasi pada kepentingan) umat, dimana kesejahteraan rakyat menjadi tujuan utama dalam pembangunan. Sehingga pembangunan yang dilakukan selalu berupaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara pemerintahan model kedua, betapapun canggihnya, lebih merupakan pemerintahan (yang berorientasi kepada kepentingan) penguasa/kelompok, sehingga kebijakan yang diambil hanya akan mementingkan keuntungan segelintir kelompok saja.

Pemerintahan Bani Umayyah, seperti diketahui, merupakan periode pengembangbiakkan benih-benih feodalisme-nepotisme. Pola demikian sebenarnya, akar-akarnya telah tertanam pada periode Usman bin Affan. Usman, atas permintaan Muawiyah bin Abi Sofyan di Syria, menyerahkan harta kekayaan dan tanah peninggalan bangsawan Syria sebagai milik pribadi Muawiyah. Demikian pula, dia memberikan tanah-tanah yang lain kepada teman-teman Muawiyah sebagai khumus. Pola kebijakan seperti itu, kemudian diikuti oleh khalifah-khalifah berikutnya (kecuali pada masa Khalifah Umar bin Abdul Azis). Tanah-tanah tersebut sebenarnya adalah kekayaan umat dan untuk kepentingan bersama. Dari situ kemudian muncullah tuan-tuan tanah besar di lingkungan kerajaan, misalnya, Muawiyah, Abdul Malik Al-Walid, serta para wali mereka seperti Al-Hajjaj, Maslamah dan Walid Al-Qasari. Pada masa tersebut telah terjadi pemusatan kekayaan kepada sekelompok golongan tertentu yang dekat dengan pusat kekuasaan pada masa tersebut.

Zakat di indonesia

Sepanjang sejarah hidup umat manusia, kemiskinan adalah plot cerita yang tak pernah bisa dihapus, dan sejarah hidup manusia juga tidak lepas dari sejarah bagaimana mana manusia berusaha dengan beragam cara untuk mengatasinya. Zakat merupakan salah satu solusi yang diserukan agama Islam untuk menghapus kemiskinan dan kesenjangan ekonomi tersebut. Dunia Islam Klasik dan Modern telah menerbitkan berbagai perundangan dan menjalankan beragam pola manajemen perzakatan dalam rangka mengentaskan kemiskinan tersebut. Makalah ini akan mengulas sejarah pelaksanaan zakat di Indonesia. Sejumlah polarisasi pada praktek penarikan zakat dan pengelolaannya di Indonesia yang lebih lanjut menyebabkan defisit atau reduksi pada peran dan fungsi zakat itu sendiri yang pernah mencapai golden age pada masa kejayaan Islam. Hal ini terjadi karena banyak faktor, di antaranya tidak efektifnya pelaksanaan UU Zakat, kekurang-percayaan pada lembaga zakat, dan minimnya kesadaran wajib zakat. Untuk mengatasi defisit ini, diperlukan langkah padu dari negara dan masyarakat dengan semangat rekontekstualisasi spirit zakat.

Masa Kerajaan Islam

Pada masa kerajaan-kerajaan Islam, kemungkinannya memiliki spirit modern yang kuat. Zakat dimaknai sebagai sebuah semangat (spirit) yang memanifestasi dalam bentuk pembayaran pajak atas negara. Seorang cendikiawan muslim kontemporer Indonesia, Masdar F. Mas’udi mengatakan, zakat pada mulanya adalah upeti sebagaimana umumya berlaku dalam praktik ketatanegaraan zaman dulu. Hanya saja, upeti yang secara nyata telah membuat rakyat miskin semakin tenggelam dalam kemiskinannya, dengan spirit zakat lembaga upeti itu justru harus menjadi sarana yang efektif bagi pemerataan dan penyejahteraan kaum miskin. Dengan kata lain, lembaga upeti yang semula menjadi sumber kedzaliman, dengan spirit zakat harus ditransformasikan menjadi wahana penciptaan keadilan.¹

Zakat sebagai konsep keagamaan, di satu pihak, dan pajak sebagai konsep keduniawian, di pihak yang dialektis. Zakat bukan sesuatu yang harus dipisahkan, diparalelkan, dan apalagi lain, bukanlah hubungan dualisme yang dikotomis melainkan hubungan keesaan wujud dipersaingkan dengan pajak, melainkan justru merupakan sesuatu yang harus disatukan sebagaimana disatukannya roh dengan badan atau jiwa dengan raga. Zakat merasuk ke dalam pajak sebagai ruh dan jiwanya, sedangkan pajak memberi bentuk pada zakat sebagai badan atau raga bagi proses pengejewantahannya. Memisahkan zakat dari pajak adalah sama halnya dengan memisahkan spirit dari tubuhnya, memisahkan bentuk dari essensinya.²

Pemaknaan zakat dan pajak yang sangat modernis semacam itu dapat kita lihat penerapannya pada masa kerajaan-kerajaan Islam Nusantara. Padaasa Kerajaan Islam Aceh, misalnya, masyarakat menyerahkan zakat-zakat mereka kepada negara yang mewajibkan zakat/pajak kepada setiap warga negaranya.³ Kerajaan berperan aktif dalam mengumpulkan pajak-pajak tersebut, dan kerajaan membentuk sebuah badan yang ditangani oleh pejabat-pejabat kerajaan dengan tugas sebagai penarik pajak atau zakat. Pemungutan pajak ini dilakukan di pasar-pasar, muara-muara sungai yang dilintasi oleh perahu-perahu dagang, dan terhadap orang-orang y mang berkebun, berladang, atau orang yang menanam di hutan. Karena itulah, banyak sekali macam dan jenis pajak yang diberlakukan pada setiap sumber penghasilan dan penghidupan warganya.

Kantor pembayaran pajak ini pada masa kekuasaan kerajaan Aceh berlangsung di masjid-masjid. Seorang imam dan kadi (penghulu) ditunjuk untuk memimpin penyelenggaraan ritual-ritual keagamaan. Penghulu berperan besar dalam mengelola keuangan masjid yang bersumber melalui zakat, sedekah, hibah, maupun wakaf.⁴

Sebagaimana Kerajaan Aceh, Kerajaan Banjar juga berperan aktif dalam mengumpulkan zakat dan pajak. Pajak tersebut dikenakan pada seluruh warga negara (warga kerajaan), baik yang pejabat, petani, pedagang, atau pun lainnya. Jenis-jenis pajak yang berlaku pada masa itu juga bermacam-macam, seperti pajak kepala, pajak tanah, pajak padi persepuluh, pajak pendulangan emas dan berlian, pajak barang dagangan dan pajak bandar. Yang menarik dicatat di sini, penarikan pajak terhadap hasil-hasil bumi dilakukan setiap tahun sehabis musim panen, dalam bentuk uang atau hasil bumi.⁵ Semua ini sesuai dengan praktek pembayaran zakat pertanian dalam ajaran Islam.

Pembayaran pajak di kerajaan Banjar ini diserahkan kepada badan urusan pajak yang disebut dengan istilah Mantri Bumi. Orang-orang yang bekerja di Mantri Bumi ini berasal dari warga kerajaan biasa namun memiliki skill dan keahlian yang mumpuni di bidangnya, oleh karena itu mereka diangkat menjadi pejabat kerajaan.⁶

Masa Kolonialisme

Ketika bangsa Indonesia sedang berjuang melawan penjajahan Barat dahulu, zakat berperan sebagai sumber dana bagi perjuangan kemerdekaan tersebut. Setelah mengetahui fungsi dan kegunaan zakat yang semacam itu, Pemerintah Hindia Belanda melemahkan sumber keuangan dan dana perjuangan rakyat dengan cara melarang semua pegawai pemerintah dan priyayi pribumi mengeluarkan zakat harta mereka. Kebijakan Pemerintah Sejarah Pelaksanaan Zakat di Indonesia Hindia Belanda ini menjadi batu sandungan dan hambatan bagi terselenggaranya pelaksanaan zakat.⁷ Namun kemudian, pada awal abad XX, diterbitkanlah peraturan yang tercantum dalam Ordonantie Pemerintah Hindia Belanda Nomor 6200 tanggal 28 Pebruari 1905. Dalam pengaturan ini Pemerintah Hindia Belanda tidak akan lagi mencampuri urusan pelaksanaan zakat, dan sepenuhnya pelaksanaan zakat diserahkan kepada umat Islam.

Masa Awal Kemerdekaan

Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaannya, zakat kembali menjadi perhatian para ekonom dan ahli fiqih bersama pemerintah dalam menyusun ekonomi Indonesia. Hal tersebut dapat kita lihat pada pasal-pasal dalam UUD 1945 yang berkaitan dengan kebebasan menjalankan syariat agama (pasal 29), dan pasal 34 UUD 1945 yang menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara. Kata-kata fakir miskin yang dipergunakan dalam pasal tersebut jelas menunjukkan kepada mustahiq zakat (golongan yang berhak menerima zakat).⁸

Pada tahun 1951 Kementerian Agama mengeluarkan Surat Edaran Nomor: A/VII/17367, tanggal 8 Desember 1951 tentang Pelaksanaan Zakat Fitrah. Kementerian Agama melakukan pengawasan supaya pemakaian dan pembagian hasil pungutan zakat berlangsung menurut hukum agama.⁹

Kementerian Agama mulai menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelaksanaan Zakat dan Rencana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (RPPPUU) tentang Pelaksanaan Pengumpulan dan Pembagian Zakat serta Pembentukan Baitul Mal pada tahun 1964. Sayangnya, kedua perangkat peraturan tersebut belum sempat diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun kepada Presiden. Perhatian Pemerintah terhadap lembaga zakat ini mulai meningkat sekitar tahun 1968. Saat itu diterbitkanlah peraturan Menteri Agama Nomor 4 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan Nomor 5/1968 tentang pembentukan Baitul Mal (Balai Harta Kekayaan) di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten/kotamadya. Namun pada tahun tersebut, Menteri Keuangan menjawab putusan Menteri Agama dengan menyatakan bahwa peraturan mengenai Zakat tidak perlu dituangkan dalam Undang-undang, cukup dengan Peraturan Menteri Agama saja. Karena ada respons demikian dari Menteri Keuangan, maka Menteri Agama mengeluarkan Instruksi Nomor 1 Tahun 1968, yang berisi penundaan pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 dan Nomor 5 Tahun 1968 di atas.¹⁰

Masa Orde Baru

Kepemimpinan Presiden Soeharto memberikan sedikit angin segar bagi umat Islam dalam konteks penerapan zakat ini. Sesuai anjuran Presiden dalam pidatonya saat memperingati Isra’ Mi’raj di Istana Negara tanggal 22 Oktober 1968 maka dibentuklahn Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) yang dipelopori oleh Pemerintah Daerah DKI Jaya. Sejak itulah, secara beruntun badan amil zakat terbentuk di berbagai wilayah dan daerah seperti di Kalimantan Timur (1972), Sumatra Barat (1973), Jawa Barat (1974), Aceh (1975), Sumatra Selatan dan Lampung (1975), Kalimantan Selatan (1977), dan Sulawesi Selatan dan Nusa tenggara Barat (1985).¹¹

Perkembangan zakat pada masa Orde Baru ini tidak sama di setiap daerahnya. Sebagian masih pada tahapan konsep atau baru ada di tingkat kabupaten seperti Jawa Timur. Atau ada pula yang hanya dilakukan oleh Kanwil Agama setempat. Karena itulah, mekanisme penarikan dana oleh lembaga zakat ini bervariasi. Di Jawa Barat hanya terjadi pengumpulan zakat fitrah saja. Di DKI Jaya terjadi pengumpulan zakat, ditambah dengan infaq dan shadaqah. Dan di tempat-tempat lain masih meniru pola pada masa awal penyebaran Islam, yakni menarik semua jenis harta yang wajib dizakati.¹²

Sejarah Pelaksanaan Zakat di Indonesia Pada tahun 1984 dikeluarkan Instruksi Menteri Agama Nomor 2 tahun 1984 tanggal 3 Maret 1984 tentang Infaq Seribu Rupiah selama bulan Ramadhan yang pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Direktur Jendral Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor 19/1984 tanggal 30 April 1984. Pada tanggal 12 Desember 1989 dikeluarkan Instruksi Menteri Agama 16/1989 tentang Pembinaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah yang menugaskan semua jajaran Departemen Agama untuk membantu lembaga-lembaga keagamaan yang mengadakan pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah agar menggunakan dana zakat untuk kegiatan pendidikan Islam dan lainnya. Pada tahun 1991 dikeluarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 dan 47 tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Instruksi Menteri Agama Nomor 5 tahun 1991 tentang Pedoman Pembinaan Teknis Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1988 tentang Pembinaan Umum Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah.¹³

 Masa Reformasi

Terbentuknya Kabinet Reformasi memberikan peluang baru kepada umat Islam, yakni kesempatan emas untuk kembali menggulirkan wacana RUU Pengelolaan Zakat yang sudah 50 tahun lebih diperjuangkan. Komisi VII DPR-RI yang bertugas membahas RUU tersebut. Penggodokan RUU memakan waktu yang sangat panjang, hal itu disebabkan perbedaan visi dan misi antara pemerintah dan anggota DPR. Satu pihak menyetujui apabila persoalan zakat diatur berdasarkan undang-undang. Sementara pihak lain tidak menyetujui dan lebih mendorong supaya pengaturan zakat diserahkan kepada masyarakat.¹⁴ Pada tahun 1999 Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dikeluarkan oleh pemerintah. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berusaha memajukan kesejahteraan sosial dan perekonomian bangsa dengan menerbitkan Undang-ndang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Kemudian dikeluarkan pula Keputusan Menteri Agama nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D-291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.¹⁵

Semua undang-undang yang diterbitkan di atas bertujuan untuk menyempurnakan sistem pelaksanaan zakat. Seperti pada masa prakemerdekaan zakat sebagai sumber dana perjuangan, maka pada era reformasi ini zakat diharapkan mampu mengangkat keterpurukan ekonomi bangsa akibat resesi ekonomi dunia dan krisis multidimensi yang datang melanda. Bahkan sebagian pihak menilai bahwa terbentuknya undang-undang pengelolaan zakat di Indonesia merupakan catatan yang patut dikenang oleh umat Islam selama periode Presiden B.J. Habibie.¹⁶

Pelaksanaan Zakat dalam Undang-undang No. 38 Tahun 1999

Pelaksanaan zakat yang telah berlangsung selama ini di Indonesia dirasakan belum terarah. Hal ini mendorong umat Islam melaksanakan pemungutan zakat dengan sebaik-baiknya. Berbagai usaha telah dilakukan untuk mewujudkannya, baik oleh badan-badan resmi seperti Departemen Agama, Pemerintah Daerah, maupun oleh para pemimpin Islam dan organisasi-organisasi Islam swasta.

Pengelolaan zakat yang bersifat nasional semakin intensif setelah diterbitkannya Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang inilah yang menjadi landasan legal formal pelaksanaan zakat di Indonesia. Sebagai konsekuensinya, pemerintah (mulai dari pusat sampai daerah) wajib memfasilitasi terbentuknya lembaga pengelola zakat, yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk tingkat pusat, dan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) untuk tingkat daerah. BAZNAS ini dibentuk berdasarkan Kepres No. 8/2001 tanggal 17 Januari 2001.¹⁷

Sejarah Penlaksanaan Indonesia Secara garis besar undang-undang zakat di atas memuat aturan tentang pengelolaan dana zakat yang terorganisir dengan baik, transparan dan profesional, serta dilakukan oleh amil resmi yang ditunjuk oleh pemerintah. Secara periodik akan dikeluarkan jurnal, sedangkan pengawasannya akan dilakukan oleh ulama, tokoh masyarakat dan pemerintah. Apabila terjadi kelalaian dan kesalahan dalam pencatatan harta zakat, bisa dikenakan sanksi bahkan dinilai sebagai tindakan pidana. Dengan demikian, pengelolaan harta zakat dimungkinkan terhindar dari bentuk-bentuk penyelewengan yang tidak bertanggungjawab. Di dalam undang-undang zakat tersebut juga disebutkan jenis harta yang dikenai zakat yang belum pernah ada pada zaman Rasulullah saw., yakni hasil pendapatan dan jasa. Jenis harta ini merupakan harta yang wajib dizakati sebagai sebuah penghasilan yang baru dikenal di zaman modern. Zakat untuk hasil pendapat ini juga dikenal dengan sebutan zakat profesi. Dengan kata lain, undang-undang tersebut merupakan sebuah terobosan baru. BAZNAS memiliki ruang lingkup berskala nasional yang meliputi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Departemen, BUMN, Konsulat Jendral dan Badan Hukum Milik Swasta berskala nasional. Sedangkan ruang lingkup kerja BASDA hanya meliputi propinsi tersebut. Alhasil, pasca diterbitkannya UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka pelaksanaan zakat dilakukan oleh satu wadah, yakni Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk Pemerintah bersama masyarakat dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat yang terhimpun dalam ormas-ormas maupun yayasan-yayasan.¹⁸

Hadirnya undang-undang di atas memberikan spirit baru. Pengelolaan zakat sudah harus ditangani oleh Negara seperti yang pernah dipraktekkan pada masa awal Islam. Menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya dipungut oleh negara, dan pemerintah bertindak sebagai wakil dari golongan fakir miskin untuk memperoleh hak mereka yang ada pada harta orang-orang kaya. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi saw. kepada Mu‘adz ibn Jabal bahwa penguasalah yang berwenang mengelola zakat. Baik secara langsung maupun melalui perwakilannya, pemerintah bertugas mengumpulkan dan membagi-bagikan zakat.

Sebelas tahun berjalan, berbagai pihak merasakan kelemahan dari UU No 38/1999 dari beberapa sisi sehingga menimbulkan semangat yang kuat untuk melakukan revisi UU tersebut. Alhamdulillah, pada 25 November 2011 telah disahkan UU Nomor 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat yang baru. Beberapa kemajuan isi UU Nomor 23/2011 dibandingkan dengan UU Nomor 38/1999 antara lain sebagai berikut:¹⁹

Badan/Lembaga Pengelola Zakat, Pengelola zakat dalam UU yang baru adalah Baznas, Baznas provinsi dan Baznas kabupaten/kota, tidak ada lagi BAZ kecamatan. Baznas diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul menteri (pasal 10). Dalam pasal 15 ayat 2, 3 dan 4 dinyatakan bahwa Baznas provinsi dibentuk oleh menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan Baznas.Baznas kabupaten/kota dibentuk menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/wali kota setelah mendapat pertimbangan Baznas.  Dalam hal gubernur atau bupati/wali kota tidak mengusulkan pembentukan Baznas provinsi atau Baznas kabupaten/kota, menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk Baznas provinsi atau kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan Baznas.Sementara untuk menjangkau pengumpulan zakat masyarakat untuk level kecamatan, kantor, masjid atau majelis taklim, Baznas sesuai tingkatannya dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagaimana diatur dalam pasal 16. Dengan adanya pengangkatan pengurus Baznas provinsi oleh menteri dan gubernur untuk Baznas kabupaten/kota, diharapkan muncul kemandirian dari badan amil zakat tanpa adanya intervensi dari pemerintah daerah.

Hubungan antarbadan dan lembaga. Dalam UU Nomor 38/1999, hubungan antarbadan dan lembaga pengelola zakat hanya berifat koordinatif, konsultatif, informatif (pasal 6). Namun, dalam UU yang baru pasal 29 dinyatakan bahwa hubungan antara Baznas sangat erat karena tidak hanya bersifat koordinatif, informatif dan

, tetapi wajib melaporkan pengelolaan zakat dan dana lain yang dikelolanya kepada Baznas setingkat di atasnya dan pemerintah daerah secara berkala. LAZ juga wajib melaporkan pengelolaan zakat dan dana lain yang dikelolanya kepada Baznas dan pemerintah daerah secara berkala.Jika LAZ tidak melaporkan pengelolaan dana zakatnya kepada Baznas dan pemerintah daerah secara berkala, atau jika tidak mendistribusikan dan mendayagunakan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi dapat dikenakan sanksi administrasi berupa: peringatan tertulis, penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau, pencabutan izin (pasal 36).

Akan ada peraturan pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksanaannya UU Nomor 38/1999 ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581/1999 dan diubah dengan KMA Nomor 373/2003. Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama satu tahun terhitung sejak diundangkan.

Adanya hak amil untuk operasional. Dalam pasal 30-32 secara eksplisit dinyatakan bahwa untuk operasional Baznas, Baznas provinsi maupun Baznas kabupaten/kota dibiayai dengan APBN/APBD dan hak amil.Ini memberikan angin segar dalam operasionalnya karena membutuhkan dana yang tidak sedikit. Ditambah lagi adanya beberapa tenaga khusus yang sengaja direkrut untuk sekretariat BAZ. Bagaimana pola pengaturan dana antara APBD dengan dana hak amil supaya tidak mengganggu perasaan muzakki, apalagi muzakki yang masih ”muallaf”, tentu kearifan dari pengurus BAZ sangat diperlukan.  Lagi pula, berapakah porsi hak amil yang boleh digunakan untuk biaya operasional tentu masih menuggu keluarnya PP.

Adanya sanksi bagi BAZ atau LAZ yang tidak resmi. Fenomena adanya badan/lembaga amil zakat di luar ketentuan UU, boleh disebut bukan BAZ atau LAZ resmi. Mereka mengumpulkan zakat masyarakat, namun tidak jelas penggunaannya. Tidak dibedakan mana yang sedekah, infak, wakaf dan zakat. Nyaris semua uang yang terkumpul digunakan untuk pembangunan masjid atau mushala. Padahal, zakat sejatinya untuk pengentasan kemiskinan. Dalam UU Nomor 23/2011 Pasal 41, telah diatur sanksi bagi mereka yang bertindak sebagai amil zakat, namun tidak dalam kapasitas sebagai Baznas, LAZ atau UPZ, diberikan sanksi berupa kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000.  Sanksi ini diharapkan tidak mucul lagi amil zakat yang tidak resmi, sehingga dana zakat, infak, sedekah dan dana lain masyarakat dapat terkumpul secara jelas, dan didistribusikan pula secara tepat kepada sasaran yang sudah ditentukan.